CIMAHI Jurnalsiber.com – Kisah pemecatan Dikdik Suratno Nugrahawan dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian adalah salah satu peristiwa yang mengguncang dunia pemerintahan. Pencopotan ini bukanlah suatu keputusan yang diambil dengan sembarangan, melainkan merupakan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah pusat atas dasar kinerja yang dianggap tidak memadai.
Sebagai Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin dan mengelola kota tersebut. Namun, sayangnya, kinerjanya dinilai tidak memenuhi harapan. Salah satu indikator utama yang menjadi sorotan adalah tingginya tingkat inflasi yang terjadi di Kota Cimahi sepanjang tahun 2022. Inflasi yang tinggi ini telah memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, terutama dalam hal kenaikan harga beras yang terus-menerus.
Mendagri Tito Karnavian dengan tegas menyatakan alasan di balik pencopotan Dikdik Suratno Nugrahawan. Melalui siaran langsung di YouTube Kemendagri pada Senin (9/10/2023), Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Kota Cimahi yang terus menderita akibat inflasi yang tinggi. Beliau mencatat bahwa telah berulang kali mengingatkan Dikdik Suratno Nugrahawan tentang masalah ini, tetapi tindakan yang memadai tidak diambil.
“Saya sudah berkali-kali mengingatkan, ini inflasi tinggi, harga beras tinggi. Padahal Cimahi itu dikelilingi daerah penghasil cabai. Tidak juga didengar,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Dalam penjelasannya, Mendagri menyoroti fakta bahwa Kota Cimahi, yang terletak di Jawa Barat, sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti daerah penghasil cabai. Namun, tingginya tingkat inflasi dan kenaikan harga beras yang tak terkendali telah menjadi beban bagi masyarakat setempat. Tito Karnavian merasa bahwa Dikdik Suratno Nugrahawan tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan efektif dan efisien.
“Saya sudah berkali-kali ingatkan, tidak juga terkendali. Padahal dikelilingi daerah penghasil cabai,” tandas Mendagri.
Sebagai pribadi yang loyal terhadap pemerintah pusat, Dikdik Suratno Nugrahawan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Ia mengungkapkan kesiapannya untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil oleh Kemendagri.
“Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri, pada dasarnya kami sangat mendukung,” ujar Dikdik Suratno Nugrahawan saat ditemui di Pemkot Cimahi pada Senin (9/10/2023).
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang telah mempercayakan jabatan wali kota kepadanya. Meskipun perjalanan kepemimpinannya berakhir dengan pencopotan, Dikdik tetap menjunjung tinggi prinsipnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang loyal dan taat pada perintah pemerintah.
Namun, apa yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana perjalanan karier Dikdik Suratno Nugrahawan sampai mencapai posisi sebagai Pj Wali Kota Cimahi dan apa yang telah ia lakukan selama masa jabatannya yang berlangsung hanya setahun?
Dikdik Suratno Nugrahawan lahir di Bandung pada tanggal 20 Mei 1972. Sebelum menjabat sebagai Pj Wali Kota Cimahi, ia memiliki karier yang cukup panjang di sektor pemerintahan. Dikdik adalah lulusan Universitas Padjadjaran Bandung dan telah memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada tahun 1997. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung pada tahun 2017.
Selain pendidikan formal, Dikdik Suratno Nugrahawan juga mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan kedinasan. Ia telah mengikuti berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai seorang ASN yang bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan daerah. Beberapa di antaranya adalah pelatihan dan pendidikan TOT, sosialisasi, dan bimbingan teknis perencanaan program dan anggaran daerah.
Riwayat jabatan Dikdik Suratno Nugrahawan juga mencerminkan pengalaman yang luas dalam berbagai bidang pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Sosial Budaya, Hukum, dan Politik pada BAPPEDA Kota Cimahi, dan kemudian menjadi Kepala Bidang Sosial Budaya, Hukum, dan Politik pada BAPPEDA Kota Cimahi. Karier Dikdik terus menanjak, dan ia kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi.
Perjalanan karier Dikdik Suratno Nugrahawan mencapai puncaknya saat ia diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Cimahi pada tahun 2019. Dalam posisi ini, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan berbagai aspek pemerintahan daerah.
Namun, setelah hanya satu tahun menjabat sebagai Pj Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan harus menanggalkan jabatannya. Ini adalah tindakan yang jarang terjadi dalam dunia pemerintahan, dan mencerminkan seriusnya pemerintah pusat dalam menangani isu inflasi dan harga beras yang terus meresahkan masyarakat.
Dikdik Suratno Nugrahawan menerima kenyataan bahwa inflasi yang tinggi di Kota Cimahi adalah salah satu penilaian kinerja seorang kepala daerah. Meskipun ia dan timnya telah berupaya dengan segenap tenaga untuk mengatasi masalah ini, hasilnya tidak memadai. Kenaikan harga beras yang terus menerus membuat masyarakat semakin menderita.
“Betul bahwa itu (inflasi) jadi salah satu penilaian kinerja kepala daerah, antara lain dilihat dari capaian penanganan inflasi,” ungkap Dikdik Suratno Nugrahawan.
Dikdik Suratno Nugrahawan juga mengungkapkan bahwa berbagai program dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya menekan tingkat inflasi. Namun, hal tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Laporan-laporan tentang situasi ekonomi dan inflasi secara objektif telah disusun untuk menjadi bahan pertimbangan Kemendagri dalam mengambil keputusan.
Sanksi pencopotan ini bukan hanya tindakan disipliner semata, tetapi juga menjadi cambuk bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih baik dalam mengatasi masalah inflasi yang terus meresahkan. Dikdik Suratno Nugrahawan menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dalam rangka memajukan daerahnya.
Pencopotan Dikdik Suratno Nugrahawan juga mengingatkan kita tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan. Pemilihan dan penilaian kinerja seorang kepala daerah harus didasarkan pada data yang jelas dan hasil yang nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi di tingkat lokal.
Sebagai penutup, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengganti Dikdik Suratno Nugrahawan telah ditunjuk. Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak main-main dalam menangani isu inflasi dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Tantangan dalam mengelola pemerintahan daerah adalah ujian bagi setiap pemimpin, dan hasil kerjanya harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
Dengan demikian, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pemerintahan. Kepemimpinan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam mengelola daerah. Kesuksesan sebuah kepemimpinan tidak hanya diukur dari pencapaian individu, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh seluruh komunitas. (Sumber : Kompas, Editor : Dwi Frasetio KBO Babel)
