JURNALSIBER.COM, PANGKALPINANG – Tim Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) dan Tim Informan Ahli (IA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Swiss-bel Hotel Pangkalpinang. Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di wilayah tersebut. Selasa, (30/7/2024).
FGD ini dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Handoko Agung Saputro, dan Tim Ahli Pusat, Ibu Desiana Samosir, bersama dengan tim Pokjada dan Informan Ahli dari Bangka Belitung.
Handoko Agung Saputro, yang menjabat sebagai Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat RI, menegaskan bahwa pelaksanaan IKIP merupakan media penting untuk memotret keterbukaan informasi publik di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Penyesuaian dan penyempurnaan pada IKIP 2024 ini menegaskan bahwa Komisi Informasi Pusat sangat serius dan berkomitmen dalam menghadirkan hasil IKIP yang berkualitas, akuntabel, dan transparan, tanpa adanya penyajian data, fakta, dan informasi yang tidak benar,” ujar Handoko.
Handoko juga menekankan bahwa IKIP bukan alat untuk pemeringkatan atau kompetisi antar provinsi, melainkan untuk memberikan gambaran objektif tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara nasional.
“Saya berharap dan menekankan kepada Informan Ahli Daerah untuk memberikan penilaian secara objektif dan proporsional,” tambahnya.
Fahriani, Komisioner Bidang PSI KI Babel sekaligus Ketua Tim Pokjada, menyebutkan bahwa tim Pokjada telah menyiapkan data dan fakta peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu 1 Januari – 31 Desember 2023.
“Persiapan data yang dilakukan oleh Tim Pokjada ini bertujuan untuk diseminasi antara Informan Ahli dengan Tim Pokjada, sehingga hasil yang diharapkan dari IKIP 2024 ini bisa bersifat objektif,” ujarnya.
Fahriani berharap bahwa IKIP untuk Bangka Belitung dapat mempertahankan posisi sebelumnya, yakni peringkat kedelapan secara nasional, dan bahkan lebih baik lagi di tahun 2024 ini. “IKIP tahun 2023 kemarin berada di kategori sedang dengan nilai 79,36. Semoga di tahun ini bisa naik ke level baik dengan kisaran nilai 80 ke atas,” harapnya.
FGD ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mendiskusikan berbagai aspek yang mempengaruhi keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung.
Diskusi yang berlangsung intensif ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan keterbukaan informasi publik di provinsi tersebut.
Selama FGD, para peserta juga berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi di daerah masing-masing.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap provinsi dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam keterbukaan informasi publik.
Ibu Desiana Samosir, sebagai salah satu Tim Ahli Pusat, menambahkan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam FGD ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.
“Keterbukaan informasi publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai keterbukaan informasi yang optimal,” ujarnya.
Dengan berakhirnya FGD ini, diharapkan akan ada langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bangka Belitung. IKIP 2024 menjadi tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana provinsi ini telah berhasil dalam menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi.
Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa Komisi Informasi Pusat bersama Pokjada dan Tim Informan Ahli Babel berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan informasi publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat luas. (Mung Harsanto/KBO Babel)
