JAKARTA Jurnalsiber.com – Mahfud MD menganggap Presiden Joko Widodo wajar memiliki informasi lengkap dari intelijen terkait situasi dan arah partai politik di Indonesia. Menurutnya, Jokowi memiliki pemahaman mendalam tentang karakter politisi di Indonesia.*
*Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki akses kepada informasi intelijen yang mendetail terkait situasi dan arah dari partai politik di Indonesia. Dalam sebuah acara di Jakarta pada hari Minggu (17/9), Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden Jokowi rutin menerima laporan dari intelijen dan memiliki pemahaman yang baik tentang perilaku politisi di Indonesia.*
*”Ini pasti Presiden memiliki intelijen yang memberikan informasi mengenai perilaku politikus, baik yang berintegritas maupun yang memiliki perbuatan tersembunyi,” kata Mahfud MD.*
*Mahfud MD juga menekankan bahwa Presiden Jokowi menerima laporan intelijen karena tugasnya mencakup isu keamanan, hukum, dan hal-hal sensitif di masyarakat. Sebagai pemimpin negara, Jokowi perlu memiliki informasi yang akurat untuk mengambil keputusan yang tepat.*
*Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakter politisi di Indonesia berkat informasi intelijen yang rutin diterimanya.*
*Mahfud MD, dalam sebuah acara di Jakarta, menyatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki pemahaman yang kuat tentang perilaku politisi di Indonesia. Ia mengklaim bahwa Presiden Jokowi memiliki akses kepada informasi intelijen yang memberikan gambaran lengkap tentang politisi yang memiliki perilaku yang sesuai dengan aturan dan yang bertindak di luar batas.*
*”Presiden pasti memiliki intelijen yang memantau politisi dan memberikan informasi tentang siapa yang berperilaku sesuai dengan etika politik dan siapa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai,” kata Mahfud MD.*
*Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, Jokowi memerlukan informasi intelijen terkait isu-isu keamanan, hukum, dan hal-hal yang sensitif di masyarakat. Dalam konteks ini, penerimaan laporan intelijen menjadi hal yang wajar.*
Menko Polhukam Mahfud MD menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo memiliki informasi lengkap intelijen terkait situasi dan arah dari partai politik di Indonesia. Ia mengatakan Presiden Jokowi memiliki intelijen yang setiap saat rutin melapor dan memahami betul watak politisi di Indonesia.
“Ini Presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar. Siapa yang punya kerja gelap, siapa yang punya kerja terang itu punya Presiden,” kata Mahfud usai acara Jalan Sehat Nasional HUT ke-57 KAHMI, Jakarta, Minggu (17/9).
Menurutnya, wajar jika Jokowi mendapatkan laporan dari intelijen lantaran isu keamanan, hukum, dan hal sensitif di masyarakat merupakan tugas presiden.
Mahfud pun membantah tudingan koalisi masyarakat sipil yang menilai Jokowi telah menyalahgunakan data intelijen untuk tujuan politiknya. Ia menilai tak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pernyataan Jokowi.
Mahfud menyebut intelijen memang wajib melapor secara berkala kepada presiden. Selain itu, ia pun menekankan secara kelembagaan BIN bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden,” ujarnya.
Merespons itu, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Jokowi melakukan penyalahgunaan data intelijen untuk tujuan politik presiden.
Koalisi ini terdiri dari Imparsial, PBHi, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat, dan Setara Institute.
Mereka berpandangan pernyataan Jokowi itu mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan atas alat keamanan negara demi tujuan politiknya.
Mereka lalu menegaskan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh intelijen hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan, bukan disalahgunakan untuk memata-matai semua aktor politik untuk kepentingan politik pribadinya.
Atas dasar itu, Koalisi masyarakat sipil menilai hal itu mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan UU, yakni UU Intelijen, UU HAM, hingga UU partai politik.
“Dalam negara demokrasi, partai politik bukanlah ancaman keamanan nasional sehingga sulit untuk memahami apa alasan intelijen dikerahkan untuk mencari informasi terkait data, arah perkembangan partai politik,” kata koalisi dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9).
Dalam konteks ini, Mahfud MD menegaskan bahwa informasi yang diterima oleh Presiden Jokowi adalah komprehensif, melibatkan berbagai sumber intelijen, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Informasi ini membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara.
Pandangan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan informasi intelijen yang diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud MD menyatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki pemahaman yang baik tentang politisi di Indonesia berkat informasi intelijen yang rutin diterim
anya. Koalisi Masyarakat Sipil juga telah mengkritik penggunaan data intelijen oleh Presiden untuk tujuan politik. Artikel ini mencoba memberikan perspektif berimbang atas pernyataan Mahfud MD dan reaksi dari koalisi sipil tersebut. (Publish: Dwi Frasetio KBO-Babel)
