Belitung Timur JS – Suganda Pandapotan Pasaribu merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung setelah dilantik oleh Mendagri RI Tito Karnavian, di Jakarta, pada 31 Maret 2023.
10 hari menjabat Suganda sudah bersafari ke seluruh kabupaten di Babel dan berkunjung ke semua istitusi Porkopimda untuk memperkenalkan diri dan ada tekanan bahwa dia sebagai “Matahari tunggal” ketika berhadapan dengan ASN Pemprov Babel.
Dari Safari Suganda itu ada yang menggelitik yaitu kata2 “Saya tidak punya Kepentingan” saat berbicara dihadapan stake holder Babel, apa arti kalimat ini sebetulnya, mungkin cukup “disenyumkan” saja.
Mengapa demikian, karena orang melayu Babel biasanya “memahaminya” sebagai mempunyai arti kebalikannya.
Selain itu ada beberapa kebijakan yang dalam sepuluh hari kerja dianggap tidak produktif, seperti mengangkat kembali Kasatpol PP, walaupun secara umum tidaklah berdampak signifikan terhadap kinerja.
Keinginan untuk mengembalikan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Babel Nomor 188.44/95/BAKUDA/2023 ke Bank Sumsel Babel kembali sangatlah tidak tepat dan tidak mendesak, karena bagaimanapun secara pelayanan dan ketersediaan ATM, BRI jauh lebih menguntungkan.
Kemudian dari segi pendapatan baik Deposito maupun Jasa giro setidaknya BRI lebih menguntungkan.
Simulasi perbandingan perhitungan pendapatan dari BRI dengan BSB
Suganda sebagai PJ Gubernur Babel pasti tidak diragukan tentang kemampuan penataan dan melaksanakan peraturan Kepemerintahan, namun pemetaannya harusla tepat dan tidaklah perlu tergesa² untuk bertindak, hal apa di Babel ini yang paling urgen untuk di selesaikan, itulah yang seharusnya di selesaikan terlebih dahulu.
Akan lebih baik Suganda melihat dan memahami dulu RPJMD Provinsi Babel apa yang manjadi prioritas, kemudian itu sudah terealisai atau belum kalau belum akan lebih baik hal itu untuk segera diselesaikan.
Tidak kalah pentingnya, setiap gerakan dan perjalanan dinas Suganda sebagai PJ sudah pasti menggunakan anggaran APBD, sementara APBD lahir dari RKPD, jangan sampai anggaran itu tidak berimplikasi positif terhadap kemajuan Babel, kalau tidak mau disebut sebagai pemborosan anggaran saja.
Jauhkan untuk berpolemik apalagi untuk berpolitik, lakukan kerjasama dengan semua lini, tidak perlulah untuk menjadi “Matahari tunggal” karena PJ bukanlah jabatan dari hasil proses politik.
Buktikan saja apa betul bahwa menjadi PJ Gubernur Babel “Tidak ada kepentingan”.
(Manggar, 10 April 2023, Ade Kelana /Ketua LSM Fakta)
