JAKARTA Jurnalsiber.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengambil langkah tegas dalam menangani kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Pada Senin (1/4), penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, yang juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini. Hasilnya, Kejagung menyita mobil mewah Rolls-Royce dan MINI Cooper yang dimiliki oleh Harvey Moeis. Selasa (2/4/2024).
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Kuntadi, membenarkan penyitaan mobil mewah tersebut.
Ia menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan setelah penggeledahan di kediaman Harvey Moeis di salah satu kawasan elite Jakarta Selatan.
“Kami juga melakukan penggeledahan di kediaman Saudara HM dan hasilnya apa kita tunggu,” ucap Kuntadi saat dikonfirmasi Senin malam, Senin(1/4/2025).
Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya Kejagung untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak dalam tata niaga komoditas timah PT Timah Tbk.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, di antaranya tersangka utama Harvey Moeis.
Tersangka lainnya termasuk perwakilan dari berbagai perusahaan terkait, seperti PT SIP, CV VIP, PT SBS, PT TIN, dan PT RBT.
Mereka dijerat dengan berbagai tuduhan terkait dengan perintangan penyidikan atau sebagai tersangka pokok perkara.
Kasus ini memperlihatkan seriusnya upaya penegakan hukum dalam menindak korupsi di sektor pertambangan.
Kejagung menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, bahkan jika mereka memiliki kedudukan atau status sosial yang tinggi.
Penyitaan mobil mewah Rolls-Royce dan MINI Cooper menjadi simbol dari komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan menegakkan keadilan.
Langkah-langkah tegas seperti ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum.
Kasus ini juga memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor tambang.
Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara serius dalam melindungi kekayaan alam dan mencegah penyalahgunaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Kejagung dalam kasus ini tidak hanya menciptakan keadilan bagi korban korupsi, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia tidak akan kompromi dalam menegakkan supremasi hukum.(Red/Tim KBO Babel)
