BABEL Jurnalsiber.com – Inflasi di Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) mencapai puncak tertinggi di Indonesia pada September 2023, dengan peningkatan sebesar 3,55% secara tahunan yang mengatasi tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dipimpin oleh Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu, telah mengumumkan serangkaian tindakan mendesak dalam upaya mengatasi tantangan ini, dengan dukungan dan saran kuat dari Bank Indonesia (BI).
Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Pj Gubernur Suganda pada tanggal 6 Oktober 2023 mengungkapkan bahwa inflasi yang tinggi terutama berasal dari sektor pengeluaran, dengan kontribusi terbesar dari kenaikan harga bahan pokok, terutama beras. Kota Pangkalpinang dan Kota Tanjungpandan di Kep. Babel menjadi sorotan karena mencatatkan kontribusi inflasi yang signifikan masing-masing sebesar 0,2888 persen dan 0,4030 persen. Ini menciptakan paradoks karena sebelumnya wilayah ini dikenal dengan tingkat inflasi yang rendah.
Pj Gubernur Suganda memahami urgensi mengendalikan inflasi dan telah menetapkan hal ini sebagai prioritas utama. Langkah pertama yang akan diambil adalah berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menganalisis data lebih lanjut terkait inflasi di wilayah tersebut.
Bank Indonesia (BI) telah memberikan dukungan yang kuat dalam mengatasi masalah inflasi ini. Saran dari BI melibatkan tindakan jangka pendek seperti meningkatkan operasi pasar (OP), pemeriksaan mendalam oleh Satgas Pangan, dan penjaminan harga eceran tertinggi (HET) beras. Selain itu, upaya akan dilakukan untuk memantau rantai distribusi dan memberikan subsidi angkutan bahan pangan untuk mengendalikan harga di tingkat masyarakat.
Pj Gubernur Suganda menjelaskan bahwa saat ini persediaan beras di Kep. Babel masih mencukupi dengan stok mencapai 1500 ton. Namun, jika diperlukan, stok ini akan ditingkatkan untuk memastikan pasokan yang cukup hingga akhir tahun. Upaya lain termasuk pelaksanaan pasar murah dan subsidi untuk memungkinkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Beras dan ikan menjadi penyumbang utama inflasi selama bulan September 2023 di Kepulauan Bangka Belitung. Gabungan dua kota, Pangkalpinang dan Tanjungpandan, mengalami inflasi sebesar 0,90% (bulan ke bulan) atau 3,55% (tahun ke tahun). Kenaikan harga beras, cumi-cumi, dan ikan bulat menjadi penyebab utama inflasi bulanan, sementara inflasi tahunan disumbangkan oleh beras, angkutan udara, dan rokok kretek filter.
Deputi Kepala KPwBI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Taufik, melaporkan bahwa Kota Pangkalpinang mengalami inflasi bulanan sebesar 0,61% atau 2,70% (tahun ke tahun) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,72. Kenaikan harga beras, rokok kretek filter, dan ikan selar menjadi penyebab utama inflasi bulanan di Kota Pangkalpinang, sementara inflasi tahunan disebabkan oleh beras, rokok kretek filter, dan angkutan udara. Di sisi lain, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi bulanan sebesar 1,41% atau 5,03% (tahun ke tahun) dengan IHK sebesar 121,63. Kenaikan harga beras, ikan bulat, dan cumi-cumi menjadi penyebab utama inflasi bulanan di Kota Tanjungpandan, sementara inflasi tahunan disumbangkan oleh angkutan udara, beras, dan ikan bulat.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bangka Belitung terus memperkuat program-program pengendalian inflasi daerah. Ini termasuk operasi pasar atau pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), inspeksi tiba-tiba di pasar (sidak pasar), dan perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD). Hingga September 2023, telah dilaksanakan 204 operasi pasar atau pasar murah dan SPHP beras di 7 kabupaten dan kota
di wilayah Bangka Belitung. Selain itu, program kerjasama buy to sell komoditas beras melibatkan Bulog, Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) lokal, dan Pemerintah Daerah di Belitung Timur.
Bank Indonesia terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung program-program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ini mencakup peningkatan luas tanam dan produktivitas komoditas pangan dan hortikultura seperti aneka cabai, bawang merah, sayur mayur, dan ikan air tawar. Upaya ini melibatkan berbagai kelompok tani, pondok pesantren, kelompok wanita tani, PKK, dan mitra lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar Bangka Belitung.
Program Kelurahan Tanggap Inflasi di Kelurahan Sinar Bulan dan Kelurahan Bukit Besar, Pangkalpinang, menjadi salah satu upaya dalam mendukung kemandirian pangan. Program ini melibatkan dua Kelompok Wanita Tani (KWT) yang fokus pada tanaman hidroponik dan budidaya ikan lele. Hingga September 2023, kedua KWT ini telah melaksanakan 34 kali panen dengan hasil produksi yang signifikan.
Deputi Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Agus Taufik, menargetkan agar angka inflasi di Bangka Belitung tidak melebihi 4% hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2023, tercatat bahwa Bangka Belitung mengalami inflasi year-on-year sebesar 3,55%. Untuk mencapai target ini, program-program jangka pendek akan terus ditingkatkan frekuensinya. Pemerintah daerah akan menggunakan dana insentif daerah (DID) dan anggaran lainnya untuk mendukung program-program pengendalian harga yang bersifat jangka pendek.
Selain langkah-langkah jangka pendek, Pemerintah akan menjalankan program-program jangka menengah dan panjang. Salah satu usulan adalah subtitusi ikan laut dengan ikan budidaya. Hal ini bertujuan untuk memberikan opsi lain kepada masyarakat saat terjadi volatilitas harga ikan tangkap, selain ayam, beras, atau daging sapi. Sosialisasi bertahap ke masyarakat juga menjadi salah satu langkah penting dalam menjalankan program-program ini.
Dalam mengatasi inflasi yang tinggi, Bangka Belitung juga melihat potensi besar pada ikan budidaya. Hasil produksi yang selalu memiliki pembeli dan permintaan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat siap menyerap produk ikan budidaya. Subtitusi ini diharapkan dapat membantu menjaga angka inflasi Bangka Belitung agar tetap berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3+1 persen. (Sumber : Humas PT Timah Tbk, Editor : Dwi Frasetio KBO Babel)
