PANGKALPINANG – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terus terpuruk, pengangguran meningkat, dan banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) justru menjadi sorotan karena pengadaan fasilitas mewah berupa tablet dengan nilai fantastis Rp 420 juta. Informasi ini terungkap melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP. Kamis (23/1/2025)
Anggaran pengadaan tablet yang menggunakan dana APBD 2024 tersebut dilakukan oleh Sekretariat DPRD Bateng melalui metode e-purchasing.
Selain pengadaan tablet, beberapa belanja lain yang menjadi sorotan antara lain alat tulis kantor senilai Rp 100 juta, karpet dan gorden Rp 65 juta, pendingin ruangan dan kulkas Rp 95 juta, serta smart TV dengan anggaran Rp 171 juta.
Langkah DPRD ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, salah satunya Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aqbal Haikal, S.A.P.
Menurutnya, pengadaan tersebut mencerminkan minimnya kepekaan anggota DPRD terhadap situasi sulit yang sedang dihadapi masyarakat.
“Atas nama rakyat Bangka Tengah, kami mengecam pengadaan fasilitas mewah ini. Jelas hal ini menyakiti perasaan masyarakat. Di saat warga susah, DPRD justru bergaya elit dengan menggunakan APBD. Ini lucu dan memalukan. Apa anggota DPRD tidak mampu beli tablet sendiri?” tegas Aqbal, yang juga pendiri Forum Studi Kebijakan Publik, Politik, dan Demokrasi Lokal.
Aqbal mendesak agar pengadaan tersebut segera dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, atau bantuan sosial.
“Anggaran itu seharusnya digunakan untuk membantu rakyat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai DPRD tampil sebagai wakil rakyat yang hanya mementingkan gaya hidup mewah tanpa memikirkan kondisi rakyat kecil. Berikan kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik,” imbuhnya.
Aqbal juga mengingatkan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya memberikan contoh baik dengan menunjukkan empati kepada masyarakat, bukan justru mempertontonkan gaya hidup elit yang berlawanan dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan jejaring KBO Babel masih berupaya menghubungi pihak Pimpinan dan Sekretaris DPRD Bateng untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait pengadaan fasilitas mewah tersebut.
Langkah ini diharapkan memicu evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penganggaran di DPRD Bateng agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, terutama di masa sulit seperti saat ini. (JS/*)
