Pangkalpinang – Puluhan elemen masyarakat dari Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM) dan Aliansi Mahasiswa Bangka Belitung menggelar aksi damai di Taman Merdeka, Pangkalpinang, Mereka menyuarakan keresahan terkait vonis ringan terhadap para terdakwa koruptor tambang yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Kamis (13/2/2025).
Pantauan jejaring media KBO Babel, aksi ini dimulai dari titik kumpul di warkop AKew, sebelum massa bergerak menuju Taman Merdeka.
Terlihat sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, akademisi, serta mahasiswa turut ambil bagian, di antaranya Ketua Forum BBM, Subri, Sekretaris Eddy Supriadi, praktisi hukum Hangga Oftafandy SH dan Teja SH MH, akademisi Dr. Junaidi Abdillah SH MH, serta pegiat seni Sukma Wijaya.
Desak Kejagung Usut 375 Kolektor Timah
Dalam aksi ini, mereka menuntut Kejaksaan Agung RI untuk tidak ragu mengusut tuntas 375 kolektor timah yang diduga menjadi operator skema tata niaga timah ilegal.
Bahkan, mereka mengungkap bahwa Rp 10,3 triliun dari hasil korupsi pertimahan masih mengendap di mitra pengepul timah.
Selain itu, massa juga menuntut agar hasil rampasan dan sitaan dari para koruptor mafia timah dapat dikelola oleh pemerintah Bangka Belitung demi pembangunan infrastruktur, pendidikan, pemulihan ekonomi, dan perbaikan lingkungan di wilayah tersebut.
Soroti Kinerja DPR RI
Hangga Oftafandy dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap wakil rakyat dari Komisi II dan III DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Babel.
Menurutnya, sudah hampir satu tahun kasus korupsi tambang ini mencuat, namun tidak ada satupun anggota DPR RI Dapil Babel yang bersuara lantang memperjuangkan hak rakyat terkait pengembalian dana hasil sitaan koruptor ke daerah.
“Kami ingatkan PT Timah untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berpotensi mengulang kekacauan tata kelola pertimahan. Jangan sampai terulang kasus di Beriga, di mana PT Timah ngotot menerbitkan SPK kepada beberapa mitra tanpa kepastian hukum yang jelas,” tegas Hangga.
Waspada Dampak Lingkungan dari Tambang PIP
Akademisi Dr. Junaidi Abdillah turut menyoroti dampak lingkungan akibat penerbitan izin bagi Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayah pesisir yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.
Ia menegaskan bahwa aktivitas ini dapat merusak lingkungan laut secara permanen dan berakibat buruk bagi ekosistem serta perekonomian masyarakat pesisir.
“Kami meminta agar pemerintah daerah dan DPRD lebih tegas dalam mengawal kebijakan pertambangan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Junaidi.
Mahasiswa: Babel Terancam Jadi Provinsi Termiskin
Perwakilan mahasiswa dari BEM Uniper, Hafis, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi Bangka Belitung yang ironisnya kini menjadi provinsi termiskin nomor tiga di Indonesia, padahal daerah ini kaya akan sumber daya alam.
“Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung dalam mengusut mafia timah dan menindak tegas para pelaku. Kami juga menuntut pengusutan dana Rp 10,3 triliun yang mengendap di 375 kolektor timah,” seru Hafis.
Ketidakjelasan Penegakan Hukum
Menutup aksi, Hangga Oftafandy kembali menyoroti lemahnya koordinasi antar-lembaga dalam memberantas mafia timah.
Ia mempertanyakan mengapa hanya pihak smelter yang disasar, sementara kolektor dan pihak terkait lainnya seolah dibiarkan.
“Bagaimana bisa timah ilegal terus lolos dari pengawasan di pelabuhan? Di Bekasi saja, baru-baru ini ditemukan gudang smelter ilegal di depan mata aparat. Ini membuktikan bahwa pengawasan masih lemah,” cetusnya.
Hangga juga menyesalkan sikap para anggota DPR RI Dapil Babel, seperti Bambang Patijaya, Rudianto Tjen, dan Melati, yang hingga kini belum menunjukkan sikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat terkait kasus korupsi tambang ini.
Aksi damai ini pun ditutup dengan harapan besar bahwa pemerintah pusat dan aparat penegak hukum segera menunjukkan keseriusan dalam menindak tuntas mafia timah yang telah merugikan Bangka Belitung dan masyarakatnya. (JS/*)
