PANGKALPINANG Jurnalsiber.com – Kasus hukum yang menggelayuti Musda, mantan Kabid Pengawasan Tambang dan Pengangkutan (PTP) area 3 Tanjung Gunung PT Timah Tbk, telah menjadi sorotan dalam tiga tahun terakhir. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Musda terus menikmati hari-harinya tanpa beban.
Ketidakhadirannya di depan penegak hukum memunculkan pertanyaan, di mana letak keberadaan mereka yang seharusnya menegakkan keadilan?
Musda, yang kini diketahui berprofesi sebagai wartawan, sepertinya telah terlepas dari beban hukum yang menjeratnya.
Namun, apakah profesi barunya ini berfungsi sebagai perisai terhadap masalah yang sedang dihadapinya? Penetapan tersangka terhadapnya telah berlangsung cukup lama, namun tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pihak berwenang.
Sekretaris PJS Bangka Belitung, Hardi Mardeni, S.H., mengecam ketidakadilan yang terlihat dalam penanganan kasus Musda.
Ia menyerukan kepada Kapolda Bangka Belitung, Kejati Bangka Belitung, dan KPK untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus tersebut.
Dalam pandangannya, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.
Meskipun belum ada tanggapan resmi dari pihak kepolisian dan kejaksaan terkait kelanjutan kasus Musda, pernyataan dari Sekretaris PJS Bangka Belitung memberikan tekanan kepada mereka untuk bertindak.
Namun, masih belum jelas apa langkah konkret yang akan diambil dalam menyelesaikan kasus ini.
Dalam upaya mencari kebenaran, media juga telah berusaha untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak terkait.
Namun, jawaban yang diterima hanya berupa pesan dari istri Musda yang menyatakan bahwa suaminya sedang berada di luar.
Keterlibatan media dalam menggali informasi ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengungkap kebenaran di balik kasus yang tengah terjadi.
Namun, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari PT Timah Tbk juga belum membuahkan hasil.
Pesan konfirmasi yang disampaikan kepada Humas PT Timah Tbk belum dijawab, meninggalkan pertanyaan besar tentang keterlibatan perusahaan dalam kasus yang melibatkan mantan pejabatnya.
Dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, publik semakin gelisah akan nasib Musda dan bagaimana penegakan hukum di negara ini.
Apakah kasus ini akan terus terkatung-katung tanpa kejelasan? Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan, ataukah Musda akan terus menikmati kebebasannya tanpa ada konsekuensi atas perbuatannya?
Kesimpulan dari narasi ini adalah bahwa Musda merupakan gambaran dari bagaimana sistem hukum di negara ini masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.
Kasus seperti ini mempertanyakan integritas dan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.
Sementara itu, keberadaan Musda yang masih bebas menimbulkan kekhawatiran akan keadilan yang belum terpenuhi bagi masyarakat. (Sumber: kejar berita Editor : Dwi Frasetio KBO Babel)
