PANGKALPINANG, Jurnalsiber.com – Komisi Informasi Bangka Belitung (KI Babel) memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan melanjutkan serangkaian kegiatan tahapan monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan Presentasi Badan Publik Monev KIP Tahun 2023 diselenggarakan di ruang pertemuan Toboali Bangka City Hotel Kota Pangkalpinang. Rabu (6/12/2023).
Sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi subjek visitasi oleh Tim Monev KI Babel, yang kemudian menilai 7 OPD berhasil memenuhi standar kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Para perwakilan dari ketujuh OPD ini kemudian diundang untuk menyampaikan presentasi terkait kebijakan, program, dan inovasi dalam mendigitalisasi layanan informasi kepada masyarakat.
“Ita Rosita Ketua KI Babel menyatakan bahwa ada 12 OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah kami visitasi, dan 7 di antaranya kami undang untuk memaparkan kebijakan serta inovasi dalam mendigitalisasi pelayanan informasi kepada masyarakat dan sebagai badan yang informatif,” ujar Ita Rosita.
Dalam wawancara dengan jejaring media KBO Babel, Ita menjelaskan bahwa setiap OPD diberikan waktu 10 menit untuk presentasi dan 30 menit untuk sesi tanya jawab atau wawancara dengan tim penilai dan peserta. Total waktu presentasi dan sesi tanya jawab adalah 40 menit, memberikan ruang yang cukup bagi OPD untuk menyampaikan informasi secara mendalam.
Tujuh OPD yang diundang meliputi Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Penanaman Modal PT PSP Babel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi UMKM, RSUD Dr. Ir. Soekarno Babel, Dinas Perindustrian & Perdagangan, dan Dinas Sosial & PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Empat di antaranya diwakili langsung oleh Kepala Dinas atau Badan masing-masing, yaitu Edi Romdani, dr. Ira Ajeng Astried, Tarmin, dan Budi Utama.
Selama presentasi, para perwakilan OPD secara aktif memaparkan kebijakan dan inovasi yang telah diterapkan dalam mendigitalisasi layanan informasi kepada masyarakat. Edi Romdani, Kepala Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, dr. Ira Ajeng Astried, Direktur RSUD Dr. Ir. Soekarno Babel, Tarmin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Budi Utama, Kepala Dinas Sosial & PMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi perwakilan yang menyampaikan kontribusi positif dari masing-masing OPD.
Tim penilai Monev KIP 2023 terdiri dari enam orang, termasuk empat Komisioner KI Babel, seperti Ita Rosita (Ketua), Rikky Fermana (Wakil Ketua), Martono (Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan), Fahriani (Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), Syawaludin dari Komisioner KI Pusat, dan Ibrahim Bintang sebagai perwakilan dari kalangan akademisi.
Penilaian ini mencakup aspek digitalisasi, inovasi, dan keterbukaan informasi publik, yang menjadi fokus Monev KIP 2023. KI Babel memberikan apresiasi kepada ketujuh OPD yang telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga dan meningkatkan keterbukaan informasi publik di wilayahnya.
Dengan adanya inisiatif dan inovasi dari OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan keterbukaan informasi publik terus meningkat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan menjadi inspirasi bagi badan publik lainnya untuk mengadopsi praktik terbaik dalam mendigitalisasi pelayanan informasi. Monev KIP tahun 2023 ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hasil dari kegiatan tahapan Monev terhadap badan publik OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diumumkan dalam pemeringkatan Badan Publik Informatif pada tanggal 20 Desember 2023 pada malam puncak penganugerahan pemeringkatan Badan Publik. (Dwi Frasetio KBO Babel)
