Bangka Tengah Jurnalsiber.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengambil langkah tindaklanjut setelah rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan masyarakat Desa Batu Beriga, PT Timah Tbk, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten pada tanggal 9 Oktober 2023. Pertemuan tersebut membahas rencana pertambangan di laut Beriga, sebuah isu yang telah menimbulkan kontroversi di daerah tersebut.
Warga Desa Batu Beriga, mayoritas di antaranya adalah nelayan, awalnya menolak rencana pertambangan di wilayah mereka. Mereka khawatir bahwa aktivitas pertambangan tersebut akan mengganggu mata pencarian mereka yang sangat bergantung pada laut.
Pada saat RDP, PT Timah mengklaim bahwa mereka telah memperoleh legalitas dan izin pertambangan di laut Beriga. Meskipun demikian, perdebatan masih terus berlanjut.
Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa, telah menjadwalkan pergi ke pusat untuk menindaklanjuti isu ini. Dia berencana membawa perwakilan dari pemerintah provinsi untuk mendiskusikan berbagai aspek yang terkait dengan rencana pertambangan tersebut.
Dalam pembahasan tersebut, Me Hoa ingin mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat setempat, terutama dalam hal kesejahteraan. Dia menggarisbawahi pentingnya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan mengedukasi mereka tentang isu ini. Hal ini diharapkan akan menghindarkan ketegangan dan kesalahpahaman dalam komunitas.
Me Hoa juga berharap PT Timah akan menahan diri dari melakukan aktivitas pertambangan sampai ada kejelasan mengenai situasi ini. Dia menegaskan bahwa komitmen dan ketaatan perusahaan pertambangan terhadap regulasi harus menjadi prioritas, terutama karena aktivitas pertambangan dapat memengaruhi kesejahteraan dan lingkungan setempat.
Kepala Bidang Komunikasi dan Humas Perusahaan PT Timah Tbk, Anggi Siahaan, menyatakan bahwa perusahaan akan tunduk pada regulasi yang berlaku. Dia juga mengapresiasi dilangsungkannya RDP bersama masyarakat Desa Batu Beriga sebagai upaya untuk membahas isu ini secara terbuka.
Sementara perdebatan ini terus berlanjut, komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan dalam isu pertambangan laut Beriga. Pemerintah dan perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat serta dampak lingkungan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. (Penulis : Dwi Frasetio, Editor : Adinda Putri Nabiilah)
