Belitung, Jurnalsiber.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah mengeluarkan seruan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menghentikan pengangkatan honorer tanpa keterampilan atau keahlian yang relevan. Mendagri Tito memandang bahwa praktik ini dapat mengganggu efisiensi birokrasi pemerintah daerah dan meminta kepala daerah untuk berani mengambil tindakan tegas dalam mengelola kepegawaian di daerah mereka.
Saat kunjungannya ke Belitung pada Jumat (15/9/2023), Mendagri Tito menyoroti masalah pengangkatan honorer yang seringkali terkait dengan hubungan keluarga pejabat atau dukungan tim sukses politik. Ia menegaskan bahwa pengangkatan honorer tanpa pertimbangan keterampilan yang sesuai harus dihentikan segera.
“Tolong kepala daerah harus berani mengambil keputusan untuk menghentikan pengangkatan honorer yang tidak memiliki keterampilan yang relevan. Jangan hanya memprioritaskan hubungan keluarga atau dukungan politik. Ini dapat menghambat efisiensi pemerintahan daerah dan menciptakan masalah di masa depan,” tegas Mendagri Tito.
Tito menyatakan bahwa jika honorer memiliki keterampilan yang sesuai dengan tugas yang mereka jalani, seperti tenaga kesehatan atau guru, maka pengangkatan mereka dapat dibenarkan. Namun, ia menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh pengangkatan honorer tanpa keterampilan yang relevan, terutama dalam bidang administrasi.
Mendagri Tito juga mengulas anggaran belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Bangka Belitung. Ia mencatat bahwa ada kecenderungan di beberapa daerah untuk mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk belanja pegawai.
“Ikuti kami untuk mendapatkan berita terbaru. Belanja pegawai sebesar Rp900 miliar, tetapi Rp400 miliar digunakan untuk belanja pegawai. Ini berarti hanya tersisa Rp500 miliar untuk kegiatan lainnya. Jika sebagian besar anggaran digunakan untuk pegawai, maka bagaimana dengan kepentingan masyarakat?” kata Mendagri Tito.
Tito juga menyoroti daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, yaitu di bawah 10 persen, yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya memeriksa penggunaan dana transfer tersebut dan memastikan bahwa belanja pegawai tidak didominasi oleh honorer.
Mendagri Tito Karnavian mengajak kepala daerah untuk mengutamakan efisiensi dan keterampilan dalam pengelolaan kepegawaian di pemerintahan daerah. Ia menginginkan agar birokrasi daerah dapat berjalan lebih efektif sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari alokasi anggaran yang lebih baik. (Dwi Frasetio KBO Babel)
