Belinyu 21 Desember 2025,
Proyek pembangunan jalan sincong -mengkubung yang menuju pangkak liang kecamatan Belinyu kabupaten Bangka menjadi sorotan publik terkait dugaan kurangnya transparansi.
Proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan nilai investasi mencapai 10 miliar rupiah lebih ini, seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat khususnya masyarakat Belinyu, namun justru menuai tanda tanya. Dengan target penyelesaian selama 80 hari kalender, proyek yang dikerjakan oleh CV mutiara sakti,baru berjalan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat.
Upaya konfirmasi dari masyarakat ke pihak pengelola cv.mutiara sakti menemui sejumlah kendala, yang diharapkan dapat memberikan keterangan rinci terkait proyek jalan ini, alasannya sedang tidak berada di tempat saat perwakilan masyarakat mau berkunjung.Ironisnya,upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pihak CV. mutiara sakti justru terkesan dihalang-halangi.
harapan publik pihak pengelola dapat memberikan penjelasan yang transparan, kooperatif agar tidak menimbulkan spekulasi kecurigaan dan pertanyaan besar dibenak masyarakat.seolah-olah dugaan ada sesuatu yang ingin disembunyikan.Sikap ini tentu saja menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan besar di benak publik terkait proyek yang seharusnya terbuka untuk umum.
Kondisi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat khususnya Belinyu Mengapa proyek pembangunan jalan sincong -mengkubung yang menuju pangkak liang kecamatan Belinyu kabupaten Bangka terkesan begitu tertutup? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini?
Apakah ada indikasi penyimpangan atau praktik korupsi dalam proyek ini?
Untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif, masyarakat akan berusaha mencoba menghubungi salah satu pengawas atau ke pihak pengelola dalam hal ini CV.mutiara sakti Diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait proyek ini dan menjawab semua pertanyaan yang mengganjal di benak publik khususnya masyarakat Belinyu.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran publik merupakan hal yang mutlak. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan untuk pembangunan fasilitas jalan yang memadai. Jika ada indikasi penyimpangan atau praktik korupsi, tentu saja hal ini harus diusut tuntas dan pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.(Jurnalsiber.com KBOBABEL)
