PANGKALPINANG, Jurnalsiber.com – Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Kujut milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2023 yang dikerjakan oleh penyedia jasa dari Cv.Ghuno Dhio sebagai pelaksana sepertinya belum ada progres apapun dalam pekerjaannya.
Proyek yang sudah berjalan sekitar 3 bulan ini, atau sejak tanggal 3 Juli 2023 lalu dari pantauan di lokasi nampak belum ada pekerjaan apa-apa yang dilakukan selain dari galian tanah dan perakitan besi cor serta bekisting yang masih dikerjakan.
Sementara Pengawas Lapangan Perusahaan dari CV. Ghuno Dhino, Imam ketika dikonfirmasi mengatakan memang ada kendala terkait pekerjaan jembatan tersebut, yaitu air yang selalu pasang siang sehingga tidak bisa bekerja siang.
“Kami bekerjanya malam terus karena air pasang siang,” ujar Imam singkat, Kamis (05/0/2023)
Alasan Imam ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan, karena pada saat media ini berada di lokasi, kondisi air tidak terlihat sedang pasang, bahkan nampak agak surut. Bahkan ketika ditanya apakah selama tiga bulan sejak dimulainya pekerjaan proyek tersebut airnya selalu pasang siang?, Imam tidak menjawab hal tersebut secara jelas, Ia hanya berdalih kalau satu minggu ini air selalu pasang siang.
Soal Progres kata Imam, meski belum terlihat apa-apa dari bangunan jembatannya, namun menurutnya pekerjaan yang sudah mereka lakukan mencapai 20 persen.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang sudah dilakukan ialah pengecoran pondasi jembatan pada bagian dasar sungai yang saat ini tidak bisa dilihat karena tertutup air. Selain itu para pekerja juga merakit besi cor pada siang hari sambil menunggu air surut.
Imam juga juga optimis kontrak pekerjaan yang menelan dana APBD Pemkot Pangkalpinang senilai Rp 3.161.786.075 sesuai harga kontrak tersebut bisa terselesaikan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 29 Desember 2023.
Meski menggunakan dana APBD kata Imam, sampai saat ini pembangunan jembatan ini belum ada termin pencairan kepada Pemerintah Kota dan masih murni menggunakan dana perusahaan.
Namun Imam tidak bisa membantah ketika ditanya apakah perusahaan mencairkan uang muka atau DP kepada Pemerintah Daerah saat melakukan kontrak kerja.
“Kalo DP ia ada, tapi itu urusan perusahaan, saya tidak tau berapa jumlahnya,” tutup Imam (Red/Dwi Frasetio KBO )
