JAKARTA Jurnalsiber.com – Skandal korupsi di PT Timah Tbk mencuat kembali ke permukaan dengan tudingan terhadap Robert Bonosusatya alias RBT atau RBS, yang dituduh sebagai otak di balik serangkaian tindak korupsi yang merugikan negara hingga mencapai angka fantastis, Rp 271 triliun. Meskipun Kejaksaan Agung belum memberikan respons atas somasi dari Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), namun tekanan publik semakin memuncak untuk menetapkan RBT sebagai tersangka dalam kasus ini. Senin (1/4/2024).
MAKI, melalui Koordinator Boyamin Saiman, menilai bahwa RBS adalah sosok intelektual yang menjadi otak di balik skandal penambangan timah ilegal yang telah merugikan negara.
Upaya pengungkapan kasus ini telah menjerat 16 tersangka, termasuk pengusaha Helena Lim dan Harvey Moeis.
Namun, tudingan terhadap RBS terus berkembang, dengan dugaan bahwa ia memanfaatkan CSR untuk memanipulasi uang hasil korupsi.
Sementara itu, Kejaksaan Agung masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini.
Dengan penahanan dua pengusaha terkemuka, Helena Lim dan Harvey Moeis, pihak kejaksaan berjanji untuk mengungkap para pelaku di balik skandal ini, termasuk RBT.
Meskipun demikian, pihak kejaksaan juga menyatakan bahwa keterlibatan RBT dalam kasus ini masih menjadi bagian dari penyelidikan.
Robert Bonosusatya, yang pernah menjabat sebagai pimpinan PT Refined Bangka Tin (RBT), kini menjadi pusat perhatian dalam sorotan kasus ini.
Meskipun dia membantah hubungannya dengan PT RBT, namun laporan mengungkap bahwa perusahaan tersebut berhenti beroperasi setelah digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Desember 2023.
Skandal korupsi ini menjadi sorotan bukan hanya karena kerugian material yang mencapai angka triliunan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Analisis oleh pakar lingkungan menunjukkan bahwa tambang ilegal telah menyebabkan hilangnya ratusan ribu hektar hutan tropis dan ribuan lubang tambang yang belum direklamasi.
Dugaan keterlibatan RBT dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dalam bisnis tambang dan tata kelola perusahaan secara keseluruhan.
Pengawasan yang lemah terhadap praktik korupsi dan pencucian uang di sektor tambang telah mengakibatkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya, baik bagi negara maupun lingkungan hidup.
Di tengah sorotan publik terhadap skandal ini, MAKI telah mengancam untuk menggugat praperadilan terhadap Kejaksaan Agung jika tudingan terhadap RBT tidak segera direspons dengan serius.
Mereka menegaskan bahwa RBT merupakan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang terjadi dalam skandal ini, dan bahwa semua asetnya harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara.
Namun, kendati tekanan publik semakin memuncak, Kejaksaan Agung tetap berpegang pada prinsipnya untuk melakukan penyelidikan yang teliti dan menyeluruh.
Mereka menekankan bahwa keputusan untuk menetapkan tersangka harus didasarkan pada bukti dan fakta yang kuat, dan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, kasus ini juga mencuatkan masalah yang lebih luas tentang tata kelola perusahaan, khususnya di sektor tambang.
Perlunya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam operasi perusahaan menjadi semakin penting agar praktik korupsi dan pencucian uang dapat dicegah secara efektif.
Skandal korupsi PT Timah ini juga mencerminkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengungkap dan menindak tindak pidana korupsi dalam skala besar.
Dengan melibatkan berbagai pihak dari kalangan bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil, penanganan kasus ini memerlukan koordinasi dan kerja sama yang erat untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.
Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya mereka dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi dalam bisnis tambang.
Hanya dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang berharga seperti timah dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.
Hingga Rabu, 27 Maret 2024, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah memeriksa 148 total saksi dalam kasus ini. Dari ratusan saksi, penyidik telah menetapkan 16 tersangka.
Berikut ini 16 nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk.
1. Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani
2. Direktur Keuangan Timah 2017-2018 Emil Ermindra
3. Direktur Operasi Produksi PT Timah 2017-2021 Alwin Albar
4. Pengusaha di Bangka Belitung, SG alias AW
5. Pengusaha di Bangka Belitung, MBG
6. Direktur Utama PT CV VIP, HT alias ASN
7. Manajer Operasional Tambang CV VIP, AL
8. Mantan Komisaris CV VIP, BY
9. Direktur Keuangan Timah 2017-2018, Tamron Tamsil
10. Adik Tamron Tamsil, Toni Tamsil
11. General Manager PT Tinido Inter Nusa, Rosalina
12. Direktur PT SBS, RI
13. Direktur Operasi Produksi PT Timah 2017-2021, Suparta
14. Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza
15. Pengusaha yang juga Manajer PT QSE Helena Lim
16. Pengusaha Harvey Moeis
(KBO Babel)
