PANGKALPINANG Jurnalsiber.com – Kasus penunggakan gaji guru PNS di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, hingga pekan kedua Oktober 2023, telah menarik perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran atas dugaan pengalihan anggaran yang tidak semestinya. Publik telah mendesak agar penegak hukum segera menangani permasalahan ini.
Hidayat Arsani, seorang tokoh di Provinsi Bangka Belitung dan mantan Wakil Gubernur, mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan situasi ini. Ia menyatakan bahwa belum pernah terjadi penunggakan gaji guru seperti ini di Bangka Selatan, dan hal ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, guru adalah pahlawan dan pelayan masyarakat yang seharusnya mendapat penghormatan dan pembayaran yang tepat waktu.
Lebih lanjut, Hidayat Arsani menyatakan kekhawatirannya terkait indikasi pengalihan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembayaran gaji guru PNS ke proyek-proyek lain. Hal ini telah mengakibatkan kehabisan anggaran belanja pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan.
Hidayat Arsani meminta agar Kejaksaan Negeri Bangka Selatan segera melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia juga menekankan pentingnya peran Bupati dalam penyelidikan ini dan meminta agar setiap pelanggaran hukum segera ditindaklanjuti.
Panglima, sebutan akrab Hidayat Arsani, menegaskan bahwa pengurangan belanja pegawai gaji ASN Pendidikan dalam revisi anggaran adalah tindakan yang melanggar hukum. Anggaran yang telah dialokasikan untuk gaji ASN seharusnya tidak dapat dialihkan untuk keperluan lain, terutama tanpa proses perubahan yang sesuai.
Hidayat Arsani juga menyoroti pengelolaan APBD di Pemkab Bangka Selatan secara menyeluruh dan menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh atas permasalahan ini. Ia berharap agar gaji guru PNS segera dibayarkan, dan jika Bupati tidak mampu melakukannya, ia menyatakan kesiapannya untuk membantu dalam penyelesaian masalah ini.
Sementara skandal ini terus mengemuka, publik dan penegak hukum di Bangka Selatan didorong untuk bertindak cepat dan memastikan bahwa masalah ini diselesaikan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. (Sumber : Wow Babel, Editor : Dwi Frasetio KBO Babel)