PANGKALPINANG Jurnalsiber.com – Skandal mafia tanah di Hutan Produksi Kotawaringin Kabupaten Bangka semakin menggemparkan setelah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) mengungkap sejumlah fakta mengejutkan. Kasus ini memperlihatkan keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam dugaan praktik mafia tanah yang merugikan negara. Kamis (5/4/2024).
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Asep Maryono, dalam jumpa pers pada Selasa (2/4/2024), mengungkapkan bahwa penggeledahan di Kantor PT Narina Keisha Imani (NKI) di Pangkalpinang telah menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam skandal ini, termasuk beberapa pejabat.
Namun, belum ada penetapan tersangka hingga saat ini, karena proses penyelidikan masih berlangsung.
“Penggeledahan ini merupakan bukti keseriusan kami dalam menangani kasus ini. Kami memahami pentingnya proses penyidikan yang komprehensif untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi,” ujar Asep Maryono.
Dalam penggeledahan tersebut, Kejaksaan berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang diperlukan sebagai bukti dalam proses hukum.
Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah buku tabungan, rencana kerja, serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang mendukung proses pembuktian.
Namun, yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa ternyata ada keterlibatan beberapa pejabat tinggi dalam kasus ini.
Merujuk kepada isi Naskah Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Narina Keisha Imani (NKI), terdapat tiga nama pejabat yang memiliki peran signifikan dalam hal ini.
Pertama adalah Erzaldi Rosman, mantan Gubernur Bangka Belitung, yang pada waktu perjanjian pemanfaatan hutan tersebut menjabat sebagai Pihak Pertama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Selain itu, ada juga nama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat itu, H. Marwan S, Ag, yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kemudian, nama M. Haris AR, AP, MH, yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Bupati Bangka, dulu menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebagai Ketua Tim Telaah.
Keterlibatan pejabat-pejabat ini mengundang keprihatinan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan moralitas para pejabat yang seharusnya menjadi teladan dalam menjalankan tugas negara.
Skandal ini juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang tegas dan adil tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak korupsi dan mafia tanah.
Kasus ini akan terus dipantau oleh masyarakat, serta diharapkan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang transparan dan adil agar keadilan bisa ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dapat dipulihkan. (Penulis : Akhirulla, Editor : Dwi Frasetio KBO Babel)
