PANGKALPINANG jurnalsiber.com – Firman yang kesehariannya berprofesi sebagai pedagang kuliner bukan berarti kepedulian nya terhadap situasi dan kondisi ekonomi,politik ,sosial kemasyarakatan terabaikan.
Masyarakat Kota Pangkalpinang masih belum melupakan upaya dan usaha beliau bersama – sama rekan2 nya menyuarakan kebijakan walikota molen yang tidak pro wong cilik dalam menaikan NJOP PBB hampir mencapai 1000 % kenaikan nya dengan dalih untuk meningkatkan PAD demi sebuah Pembangunan yang sempat berjalan beberapa bulan dan kemudian akhirnya di revisi walikota tidak lebih dari 100 % akibat dari gelombang kuat seruan dari masyarakat luas di media online maupun medsos.
Sekarang ini Pangkalpinang diramaikan dengan kejadian atas pemanggilan Walikota molen untuk dimintai klarifikasi nya atas gaya hidup mewah molen beserta istrinya yang dinilai keluar dari kewajaran sebagai kepala daerah.
Dan sebagai mana kita ketahui bersama informasi dari berbagai media online dan medsos bahwasanya KPK juga sudah mendatangkan utusan datang kota Pangkalpinang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan serta mengusut asal usul harta kekayaan molen yang dinilai fantastis tersebut.
Sampai detik ini firman masih percaya dan masyarakat juga masih menaruh harapan positif kinerja KPK dalam memberantas kasus korupsi.
Firman minta KPK bekerja secara profesional dalam mengusut tuntas harta kekayaan Molen sebagai Walikota Pangkalpinang.
Dengan gaya hidup mewah yang ditampilkan molen beserta istri tercinta tentunya menjadi sorotan publik terutama warga kota Pangkalpinang maka dari itu Firman berharap KPK harus bertindak cermat dan akurat dan bisa menggunakan asumsi pola ” Nominee” atau pinjam nama orang lain atas kepemilikan aset – aset, usaha- usaha serta akun – akun perbankan seperti upaya yang dilakukan KPK dan PPATK dalam mengusut tuntas kasus aliran dana dan kekayaan Pejabat dilingkungan Kemenkeu Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang sempat menyita perhatian publik se- Nusantara.
Firman menilai inilah momen yang harus dibuktikan KPK mengingat sejak lahirnya KPK hanya wilayah provinsi Kep Babel satu2 nya wilayah yang belum pernah terungkap kasus korupsi, artinya Wilayah Prov Kep Babel masih perawan dalam upaya KPK mengungkapkan terjadinya Praktik KKN di Bumi serumpun Sebalai. Sedangkan seluruh provinsi se Indonesia sudah pernah di ungkapkan kasus nya oleh KPK bahkan dengan sukses melakukan OTT dalam memberantas kasus korupsi.
Keperawanan kasus korupsi di wilayah Prov Kep Babel oleh KPK bukan berarti Para pejabat publik di Babel khususnya Pejabat Pemerintah kota Pangkalpinang itu bersih dari praktik KKN tetapi bisa saja di karenakan kurangnya partisipasi masyarakat terutama Para Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat termasuk Aktivis Mahasiswa dalam menyuarakan adanya indikasi terjadinya praktik KKN dilingkungan pejabat pemerintahan daerah.
Firman mengajak semua elemen masyarakat Tokoh agama, pemuda , mahasiswa beserta insan pers untuk tetap berkomitmen satu suara nyatakan perang terhadap praktik KKN dilingkungan pemerintahan daerah meskipun harus berhadapan dengan kekuatan para elit penguasa karena maraknya Praktik KKN dalam mengemban Amanah publik yang dilakukan para pejabat pemerintahan merupakan penyebab terjadi Kemiskinan, kesenjangan sosial dan hilangnya keberkahan suatu Negeri.
(Publish: Dwi Frasetio KBO Babel)
