JAKARTA Jurnalsiber.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, saat ini tengah menjadi perbincangan utama di berbagai kalangan. Sayangnya, bukan prestasi positif yang menjadi sorotan, melainkan dugaan terkait pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang menyita perhatian publik. Polisi telah melakukan penggeledahan terhadap rumah Firli Bahuri, dalam rangka mengumpulkan bukti terkait kasus ini. Kamis (26/10/2023).
Firli Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK sejak November 2019, setelah terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR. Sebelum menjadi Ketua KPK, Firli telah memiliki pengalaman di berbagai posisi dalam kepolisian. Namun, selama kepemimpinannya di KPK, berbagai kontroversi dan dugaan pelanggaran etik menghantui karier Firli Bahuri.
Salah satu dugaan pelanggaran etik yang pernah mencoreng nama Firli adalah pertemuannya dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB), pada Mei 2018. Ketika itu, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB. Pertemuan ini menimbulkan keraguan terkait konflik kepentingan, mengingat TGB memiliki hubungan keluarga dengan Firli.
Dugaan pelanggaran etik lainnya termasuk saat Firli pernah menjemput seorang saksi yang akan diperiksa di lobi KPK pada Agustus 2018. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterlibatan seorang pimpinan KPK dalam proses penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik lapangan.
Pada November 2018, KPK mencatat bahwa Firli bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta. Pertemuan ini memunculkan kekhawatiran tentang independensi dan netralitas KPK, yang seharusnya tidak terlibat dalam urusan politik praktis.
Dalam kasus terbaru, Firli Bahuri menuai kritik tajam karena bertemu dengan Gubernur Lukas Enembe, yang tengah berperkara di KPK. Pertemuan ini memunculkan kecurigaan bahwa Firli tidak hanya terlibat dalam penyidikan, tetapi juga memiliki relasi yang meragukan dengan pihak yang tengah berurusan dengan hukum.
Serentetan laporan dugaan pelanggaran kode etik menyangkut Firli Bahuri telah diajukan kepada Dewan Pengawas KPK. Salah satunya adalah terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Firli dilaporkan karena diduga melanggar kode etik terkait pemberhentian ini.
Firli juga dilaporkan atas dugaan terlibat dalam pembocoran dokumen rahasia terkait hasil penyelidikan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen tersebut bersifat rahasia dan pembocorannya dianggap menghambat upaya KPK dalam mengusut kasus korupsi ini.
Selama menjabat sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri diharapkan menjadi penegak hukum yang terpercaya dan menjunjung tinggi integritas serta netralitas lembaga tersebut. Namun, sejumlah dugaan pelanggaran etik dan konflik kepentingan telah menggoyahkan kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.
Meskipun telah mendapatkan banyak kritik dan tuntutan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik, Firli Bahuri tetap menjabat sebagai Ketua KPK hingga saat ini. Dalam konteks ini, banyak pihak menyoroti perlunya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat terhadap institusi penegak hukum agar dapat menjaga independensinya dan menjalankan tugasnya tanpa intervensi eksternal.
Sementara itu, penggeledahan rumah Firli Bahuri oleh pihak kepolisian menjadi titik fokus baru dalam perkembangan kasus ini. Penyelidikan lebih lanjut akan menentukan apakah dugaan pemerasan yang mengikutinya benar atau tidak. Kasus ini akan terus menjadi perhatian masyarakat dan merupakan ujian besar bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. (Sumber : Tribunnews, Editor : Dwi Frasetio KBO Babel)
