Bangka Belitung, Jurnalisiber.com
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kini berada di titik krusial dalam sejarah politik dan ekonominya. Meskipun baru berusia 24 tahun, provinsi yang dikenal dengan semboyan “serumpun sebalai” ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama terkait sektor utama ekonomi Babel, yaitu timah.
Tahun 2024, Babel akan menyelenggarakan Pilkada, termasuk pemilihan gubernur (Pilgub). Namun, Pilgub kali ini diprediksi menjadi ajang penuh intrik politik dan isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi nasib masyarakat Babel dalam lima tahun ke depan.
Salah satu isu utama yang akan mendominasi Pilgub 2024 adalah tata niaga timah. Timah bukan sekadar sumber daya alam, tetapi merupakan urat nadi perekonomian Babel. Dalam beberapa tahun terakhir, tata niaga timah menjadi sorotan akibat masalah regulasi dan ketidakstabilan harga yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pilgub Babel kali ini, dengan sendirinya, akan menjadi ajang pertarungan antara mereka yang ingin memperbaiki sistem tata niaga ini dan mereka yang ingin memanfaatkannya sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan.
Tata Niaga Timah: Isu Utama atau Alat Politik?
Dalam kontestasi Pilgub Babel, tata niaga timah akan muncul dalam dua wajah. Pertama, isu ini bisa digunakan oleh para kandidat sebagai alat untuk merusak reputasi lawan dengan memanfaatkan ketidakpuasan publik.
Taktik politik busuk ini dikenal sebagai political decay, di mana satu kandidat berusaha membusukkan kredibilitas lawannya melalui tuduhan ketidakmampuan dalam mengelola sektor timah.
Namun, di sisi lain, kandidat yang cerdas dapat menjadikan masalah ini sebagai platform untuk menawarkan solusi nyata—menata ulang tata niaga timah dan memanfaatkan kekayaan alam ini secara lebih adil dan transparan.
Erzaldi Rosman, mantan Gubernur Babel periode 2017-2022, memiliki rekam jejak yang dapat menjadi modal penting dalam menghadapi isu ini. Di bawah kepemimpinannya, Babel berhasil bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan mendapatkan pengakuan nasional untuk program-program penanganan krisisnya.
Ini bukan pencapaian kecil, mengingat banyak provinsi lain yang justru kesulitan di masa yang sama. Dengan reputasi ini, Erzaldi memiliki peluang untuk memposisikan diri sebagai pemimpin yang mampu memberikan solusi nyata, bukan hanya janji politik kosong.
Politik Babel: Dinamika Koalisi Nasional dan Lokal
Situasi politik Babel semakin menarik dengan adanya koalisi nasional yang terbentuk dalam Pilpres 2024. Tiga koalisi besar—koalisi perubahan (Nasdem, PKS, PKB), koalisi keberlanjutan (Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat), dan koalisi PDIP bersama Hanura dan PPP—membuka kemungkinan adanya polarisasi yang juga tercermin di Pilgub Babel.
Namun, apakah komposisi koalisi nasional ini akan secara otomatis diterapkan di politik lokal? Ini masih menjadi tanda tanya besar.
Mengacu pada teori David Easton dalam The Political System, koalisi dan oposisi dalam politik demokratis tidak pernah bersifat permanen. Di Indonesia, koalisi politik bersifat cair dan mudah berubah sesuai dengan kepentingan sesaat.
Hal ini juga berlaku di Babel. Pertarungan antara Erzaldi Rosman yang mewakili Gerindra dan Hidayat Arsani, mantan Wakil Gubernur dari Golkar, menunjukkan bahwa komposisi koalisi nasional mungkin tidak sepenuhnya berlaku di politik lokal.
Kedua tokoh ini, meski berasal dari partai besar, adalah figur lokal yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Babel. Erzaldi, dengan dukungan Partai Gerindra yang berhasil memenangkan Prabowo-Gibran di Babel pada Pilpres, memiliki modal politik yang kuat.
Ditambah lagi, istrinya, Melati Erzaldi, berhasil lolos ke DPR dari Partai Gerindra, memperkuat jaringan politik keluarga mereka. Social capital ini tentu menjadi senjata ampuh bagi Erzaldi dalam kontestasi Pilgub nanti.
Erzaldi: Kembali untuk Membangun Babel
Tidak dapat dipungkiri bahwa Erzaldi adalah sosok yang kuat dalam kontestasi Pilgub Babel 2024. Selain modal politik yang kuat dari partainya, ia juga memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid.
Di masa kepemimpinannya, ia mampu membawa Babel melalui masa sulit pandemi dengan sejumlah prestasi. Selain itu, Erzaldi juga telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tidak hanya piawai dalam berpolitik, tetapi juga dalam membangun infrastruktur dan ekonomi di provinsi ini.
Dari segi hukum, peran gubernur diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana gubernur memiliki tugas untuk menjalankan otonomi daerah dan mewakili pemerintah pusat.
Erzaldi, dengan pengalamannya sebagai gubernur, telah memahami dengan baik bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan pusat dan daerah. Ini adalah kualifikasi penting yang jarang dimiliki oleh kandidat lainnya, khususnya yang belum pernah menjabat sebagai gubernur.
Modal sosial, politik, dan hukum ini membuat Erzaldi menjadi kandidat kuat yang sulit untuk diabaikan. Ia bukan hanya sekadar calon biasa, tetapi seorang pemimpin yang kembali maju karena panggilan untuk melanjutkan pembangunan Babel yang sempat tertunda.
Dengan dukungan rakyat dan partainya, Erzaldi menawarkan harapan baru bagi Babel di tengah situasi politik dan ekonomi yang penuh tantangan.
Kepemimpinan untuk Masa Depan
Pilgub 2024 bukan hanya sekadar ajang perebutan kekuasaan. Ini adalah momen penting bagi masyarakat Babel untuk memilih pemimpin yang mampu membawa provinsi ini keluar dari krisis dan menuju masa depan yang lebih baik.
Erzaldi Rosman, dengan segala modal yang dimilikinya, dipandang sebagai sosok yang mampu menjawab tantangan ini.
Dengan dukungan Partai Gerindra dan modal sosial yang kuat di masyarakat, Erzaldi siap kembali memimpin Babel menuju pembangunan yang berkelanjutan. (Redaksi/KBO Babel)
______________________________________________________________________________________
Artikel : ini menanggapi tulisan opini Penulis : Saifuddin (Direktur Eksekutif LKiS) dengan judul “Erzaldi: Dari Rakyat Untuk Rakyat.”
