JURNALSIBER.COM(Lampung)-Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Sedangkan dana desa di Provinsi Lampung pada 2022 mencapai Rp. 2,32 triliun. Adapun realisasi dana desa per 27 Juni 2022 yaitu mencapai 46.01% atau sebesar 1.07 triliun.
Junaidi Auly anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mendorong pemerintah termasuk BPK untuk bersama-sama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara khususnya dana desa.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi optimalisasi peran, tugas, dan fungsi tugas DPR dan BPK, di Way Kanan (28/6/2022)
Selain meningkatkan anggaran dana desa di tahun depan, Junaidi Auly juga mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap penyaluran Dana Desa.
“Melakukan evaluasi pelaksanaan dana desa urgensi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan termasuk berbagai hambatan pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19,” kata Junaidi.
Putra daerah kelahiran Lampung ini menyampaikan bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, memerlukan mekanisme yang melibatkan semua pihak tidak hanya DPR atau Pemerintah, namun juga oleh masyarakat Desa itu sendiri.
“Keberlanjutan dana desa harus dibarengi dengan perhatian berbagai pihak dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga berimplikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat dan peningkatan pembangunan desa secara nyata,” tutup Junaidi.
(PR)
