BANGKA, JurnalSiber — Berupaya mengoptimalkan tata kelola pertimahan yang berkeadilan untuk negara dan masyarakat, 11 organisasi masyarakat (Ormas) dan LSM di Kabupaten Bangka membentuk aliansi Peduli Tambang Rakyat Bangka.
Diselenggarakan Sabtu (6/9) malam, di salah satu warung kopi di Sungailiat, 11 organisasi bertujuan mendukung penataan tata kelola pertimahan di Kabupaten Bangka B yang carut-marut dan kerap dilakukan secara ilegal.
Akibat keberadaan tambang-tambang ilegal yang tidak diakomodir sesuai dengan peraturan hukum itu, menyebabkan pemasukan negara mengalami kebocoran.
Bahkan, keberadaan tambang ilegal tersebut pun disinyalir menjadi rantai aktivitas penyelundupan timah asal Bangka Belitung ke luar negeri.
Akibatnya, negara serta masyarakat daerah gagal menikmati kontribusi sumber daya alam miliknya secara produktif dan utuh.
Berangkat dari kekhawatiran dan persoalan sosial tersebut, 11 organisasi akhirnya bersepakat untuk mendorong penataan tambang timah masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara ilegal, supaya dapat diakomodir melalui perlindungan hukum yang jelas dan berkelanjutan.
Dalam pernyataannya, 11 organisasi bersepakat akan beraudiensi ke PT Timah Tbk, sebagai opsi dalam memperjuangkan tambang rakyat, dalam bentuk kemitraan strategis bersama BUMN.
Langkah tersebut ditempuh sebagai solusi supaya ke depannya, masyarakat tidak lagi menambang timah secara ilegal, serta dihantui rasa ketakutan atas penegakan hukum.
Melalui pendekatan solusi yang humanis, sesuai aturan, dan pembinaan berkelanjutan itu, diharap keberadaan tambang timah ilegal bisa diberantas dengan tetap mengedepankan solusi bijak, serta tetap mengutamakan hajat ekonomi masyarakat lingkar tambang.
Sebagai wujud keseriusan, 11 organisasi nyatakan deklarasi dukungan antara lain:
1. Mendukung kebijakan negara dalam memberantas aktivitas penyelundupan timah
2. Mendorong perbaikan tata kelola pertambangan timah demi kesejahteraan masyarakat dan negara
3. Mendorong fasilitasi peran serta masyarakat melalui skema penambangan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan
