http://JURNALSIBER.COM (BANGKA BARAT) – Insiden penenggelaman satu unit ponton Tambang Inkonvensional (TI) Apung yang diduga berkaitan dengan oknum anggota TNI di Perairan Enjel, Kembang Masam, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, kembali memantik perhatian publik.
Peristiwa yang terjadi pada 4 Juni 2026 itu tidak hanya mengungkap kemarahan warga terhadap aktivitas tambang yang diduga masih berlangsung, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai dugaan keterlibatan aparat serta informasi adanya penembakan saat insiden berlangsung. Kamis (18/6/2026)
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah warga, sekelompok masyarakat pesisir yang selama ini mengaku resah terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut mendatangi lokasi operasi ponton.
Aksi yang semula merupakan bentuk protes berubah menjadi tindakan penenggelaman satu unit ponton yang berada di area tambang. Sementara satu ponton lainnya disebut berhasil diamankan warga.
Warga menyebut ponton yang ditenggelamkan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan seorang oknum anggota Kodim di wilayah Bangka Barat.
Dugaan itu sontak menjadi perbincangan luas karena menyentuh isu sensitif terkait keterlibatan aparat negara dalam aktivitas pertambangan yang legalitasnya dipertanyakan masyarakat.
Situasi semakin memanas setelah muncul informasi mengenai dugaan penembakan saat warga berada di lokasi.
Sejumlah sumber menyebut seorang oknum yang dikaitkan dengan aktivitas tambang tersebut diduga melepaskan tembakan ketika massa mulai mendekati area ponton.
Informasi lain yang berkembang bahkan menyebut senjata yang digunakan bukan merupakan senjata organik dinas.
Meski demikian, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari institusi terkait mengenai kebenaran informasi tersebut.
Tidak ada penjelasan apakah dugaan penembakan benar terjadi, siapa pelakunya, maupun status senjata yang disebut-sebut berada di lokasi kejadian.
Peristiwa ini menjadi semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen pemerintah pusat untuk memberantas praktik pertambangan ilegal.
Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa tidak boleh ada anggota TNI yang terlibat dalam aktivitas bisnis ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin yang merugikan negara dan masyarakat.
Ketegasan Presiden tersebut sejalan dengan semangat reformasi internal TNI yang menempatkan prajurit sebagai garda pertahanan negara, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, apabila dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tambang tersebut benar adanya, maka hal tersebut bukan hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut marwah institusi yang selama ini dijaga melalui berbagai upaya pembenahan.
Di sisi lain, aksi warga menenggelamkan ponton juga menjadi sinyal kuat adanya akumulasi kekecewaan yang sudah berlangsung lama.
Masyarakat mengaku berulang kali menyampaikan keluhan terkait aktivitas tambang di kawasan perairan tersebut.
Namun, mereka menilai aktivitas itu masih terus berlangsung sehingga memicu kemarahan warga yang merasa ruang hidup dan wilayah tangkap nelayan semakin terancam.
“Kami sudah lama resah. Aktivitas tambang masih ada. Warga akhirnya turun langsung karena merasa tidak ada perubahan,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kini publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dan institusi militer untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
Siapa pemilik ponton yang ditenggelamkan? Apakah benar ada keterlibatan oknum aparat?
Benarkah terjadi penembakan saat warga mendatangi lokasi? Dan jika benar, mengapa hal itu bisa terjadi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung. Sebab semakin lama tidak ada penjelasan resmi, semakin besar pula ruang bagi spekulasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Korem 045/Garuda Jaya, Kodim 0431/Bangka Barat maupun instansi terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas tambang di Perairan Enjel maupun terkait informasi dugaan penembakan yang berkembang di tengah masyarakat.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Bangka Belitung.
Masyarakat menunggu keberanian aparat untuk membuka fakta secara transparan, tanpa pandang bulu, siapa pun yang terlibat di balik polemik tambang yang kembali mengguncang pesisir Kembang Masam tersebut. (Budi Yanto/KBO Babel)
