JAKARTA jurnalsiber.com – Upaya menghidupkan budaya dinasty di Indonesia yang sudah memilih sistem republik dengan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat merupakan sitefback ke belakang. Tidak sesuai dengan kesepakatan dan cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia, ungkap Sri Lalu Gde Pharma selaku moderator saat membuka sekaligus menghantar forum diskusi yang disiarkan secada meluas pada 1 November 2024 langsung dari Cafe Bintang Jl. Percetakan Negara VI No. 1 Jakarta Pusat.
Sementara Nur Lapong SH yang membuka pembicaraan pada season pertama langsung menyoroti kebrengsekan Mahkamah Konstitusi yang telah melanggar etik hingga menyerukan pembubaran MK secepatnya, sebab MK masih akan digunakan untuk menghakimi Pemilu 2024 jika terjadi sengketa dalam Pemilu yang terjadi.
Tujuh pernyataan sikap sebagai tuntutan dari Posko Relawan Rakyat Indonesia. Berikutnya Anthony Budiawan yang melihat prahara di Mahkamah Konstitusi tidak berdiri sendiri, karena memang di orkestra oleh petinggi di republik ini, termasuk para petinggi partai politik yang ada menghendaki tiga periode jabatan untuk Presiden Joko Widodo yang juga sempat viral dinarasikan untuk diperpanjang sampai tiga periode.
Kasus penyanderaan dari partai politik pun merupakan bagian dari rekayasa politik juga. Jadi pelanggaran konstitusi sudah dilakukan secara terang benderang yang tidak boleh dibiarkan oleh rakyat. Demikian juga dengan sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo sungguh mengancam sistem tata negara kita, Indonesia. Agus Chairudin (Infra) aktivis yang konsen terhadap Pemerintah DKI Jakarta. Hasil dari revolusi mental yang bobrok — tidak berjalan — seperti yang dicanangkan dalam periode pemerintahan Joko Widodo. Penetapan anggaran untuk PT. Jakpro di DKI Jakarta misalnya juga melanggar hukum ungkapnya.
Forum ini merupakan klaster ke 5 yang sangat konsen terhadap pengkhianatan MK, ungkap Edwin Soekawati yang mendukung penuh gerakan perlawanan rakyat. Keculasan MK yang sangat vital dalam negara hukum telah dilakukan MK. Akibatnya sangat mengancam sampai kepada ekonomi Indonesia yang parah. Karena itu, semua kebobrokan yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo harus segera dihentikan.
Harapan terakhir, semua pada bulan Desember 2024 harus segera selesai. Sedangkan Anwar Esfa, bukan ancaman politik yang penting untuk diperhatikan, katanya. Karena kondisi Jokowi sendiri sudah terseok-seok dalam selokan, tapi masih ingin berkuasa. Karena yang lebih gawat adanya predator besar yang lebih berbahaya dari oligarki. Karena itu masalah Pemilu memang harus menjadi perhatian pokok kalangan aktivis pergerakan, tandas Anwar Esfa dengan sungguh sangat meyakinkan.
Amir Hamzah yang urun pendapat dalam acara diskusi kembali mengingatkan bila sejak awal Joko Widodo dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta, dia sudah tidak percaya, karena dia lahir pada Orde Lama tapi namanya menggunakan ejaan baru. Lalu pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum Partai Politik itu adalah pukulan atau tamparan kepada semua partai politik, khususnya PDIP, tandas Amir Hamzah. Jadi pergeseran politik seperti pergeseran ulama jadi umara atau sebaliknya sebagai fenomena yang sudah harus menandai kewaspadaan rakyat. Yang menarik adalah proses konstitusi terhadap Joko Widodo yang telah digulirkan oleh Partai Keadilan Sejahtera.
Infrastruktur yang sedang dibangun untuk 2029 Indonesia memang harus menjadi komunis. Inilah geopolitik dan geostrategis yang disebut operasi “Semut Merah”, termasuk tekanan terhadap Prabowo Subianto yang harus memposisikan Gibran Rakabuming Raka.
Indikatornya, Kasad yang baru harus dari Angkatan Udara. Tapi begitulah rekayasa yang terjadi dan nyata terjadi di negeri kita sekarang. Dan kemungkinan Pemilu tidak bisa dilakukan, bisa menjadi jalan memperpanjang kekuasaan yang ada.
Artinya, bagaimana ikut mempersiapkan pemerintahan sementara yang sangat mungkin akan terjadi. Sedangkan ajakan untuk kembali ke UUD 1945 hari ini dia anggap tidak strategis, seperti yang juga dikatakan Aswar Resfa karena akan memberi peluang perpanjangan jabaran atau dua periode selanjutnya, kata Buyung aktivis UI Wacth menandaskan sikap kelompoknya.
Jika Pemilu 2024 dilakukan, hendaknya masyarakat kampus khususnya mahasiswa di seluruh Indonesia dapat dilibatkan sebagai relawan untuk melakukan pengawasan dari pelaksanaan Pemilu 2024 agar jujur, adil serta berbudaya. Karena itu untuk mencegah budaya politik curang dan dinasty dalam Pemilu 2024, Forum Relawan Indonesia, kata Nur Lapong perlu dibangun dan berada di seluruh pelosok tanah air, seperti pada sepekan ke depan, katanya ajan segera dideklarasikan juga di Sulawesi Selatan, imbuhnya. (Penulis: Jacob Ereste/publish: Dwi Frasetio KBO Babel)
