http://JURNALSIBER.COM (JAKARTA) – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah yang lebih agresif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satu strategi besar yang kini mendapat perhatian serius adalah percepatan program energi nuklir nasional, sebuah agenda yang secara tidak langsung kembali membuka peluang Bangka Belitung menjadi lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke-2 dan ke-3 Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam sidang tersebut, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan energi bukan lagi sekadar isu sektor energi, melainkan telah menjadi bagian dari strategi pertahanan dan kedaulatan nasional.
Ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, terutama potensi gangguan distribusi minyak melalui Selat Hormuz yang menguasai sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, menjadi alarm bagi banyak negara, termasuk Indonesia.
“Indonesia berhasil melewati berbagai tantangan pada masa transisi dan kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan energi nasional,” kata Bahlil.
Namun di balik optimisme tersebut, pemerintah menyadari bahwa ketergantungan terhadap energi fosil impor masih menjadi kerentanan yang sewaktu-waktu dapat memukul stabilitas ekonomi nasional.
Karena itu, selain memperkuat cadangan energi dan harmonisasi regulasi penanganan krisis energi, DEN juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan energi baru, termasuk tenaga nuklir.
Salah satu keputusan strategis dalam sidang tersebut adalah percepatan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), lembaga yang akan menjadi motor utama persiapan program nuklir nasional sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Pembentukan NEPIO menandai bahwa program nuklir Indonesia tidak lagi berada pada tahap wacana, melainkan mulai bergerak menuju fase implementasi yang lebih konkret. Lembaga ini akan bertugas memastikan kesiapan tata kelola, teknologi, keselamatan, regulasi, hingga koordinasi lintas sektor sesuai standar International Atomic Energy Agency (IAEA).
Bagi Bangka Belitung, perkembangan ini memiliki arti penting. Pasalnya, provinsi kepulauan yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil timah tersebut telah lama masuk dalam kajian pemerintah sebagai salah satu lokasi paling potensial untuk pembangunan PLTN.
Sejak lebih dari satu dekade lalu, kawasan pesisir Kabupaten Bangka Barat dan beberapa wilayah lainnya telah menjadi objek studi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebelum lembaga tersebut bergabung ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Sejumlah penelitian menyebutkan kondisi geologi Bangka yang relatif stabil, jauh dari jalur gunung api aktif dan minim aktivitas seismik besar, menjadikannya salah satu kandidat terkuat lokasi PLTN nasional.
Jika proyek tersebut terealisasi, Bangka Belitung tidak hanya akan menjadi pusat pembangkitan listrik berbasis energi bersih berkapasitas besar, tetapi juga berpotensi menjadi episentrum industri teknologi tinggi nasional.
Kehadiran PLTN diyakini dapat mendorong investasi baru, memperkuat pasokan listrik untuk kawasan industri hilirisasi mineral, serta menciptakan lapangan kerja berbasis keahlian dan teknologi modern. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah yang tengah mendorong hilirisasi sumber daya alam dan transformasi ekonomi daerah.
Di sisi lain, percepatan program nuklir juga menunjukkan perubahan paradigma pemerintah dalam memandang energi. Jika sebelumnya energi nuklir sering ditempatkan sebagai opsi terakhir, kini posisinya mulai bergeser menjadi salah satu solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat sekaligus mencapai target transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
Dengan meningkatnya tekanan geopolitik global dan ketidakpastian pasar energi internasional, Indonesia tampaknya tidak ingin lagi bergantung sepenuhnya pada energi fosil.
Pemerintah mulai menyiapkan fondasi menuju kemandirian energi jangka panjang, dan dalam peta besar tersebut, Bangka Belitung kembali muncul sebagai salah satu wilayah yang berpotensi memainkan peran penting dalam sejarah energi nasional.
Apabila seluruh tahapan regulasi, kajian teknis, serta penerimaan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin provinsi yang selama ini dikenal sebagai Negeri Serumpun Sebalai akan menjadi saksi lahirnya era baru energi Indonesia melalui pembangunan PLTN pertama di Tanah Air. (KBO Babel)
