JAKARTA, Jurnalsiber.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, Firli Bahuri, saat ini tengah terjerat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Kasus terbaru ini menambah panjang deretan kontroversi yang telah menghantui kepemimpinan Firli Bahuri selama menjabat sebagai pimpinan KPK. Dalam laporan ini, kita akan menjelajahi berbagai insiden kontroversial yang telah mengikuti perjalanan Firli Bahuri di dunia anti-korupsi.
Pada 12 Agustus 2023, Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menerima laporan dari masyarakat yang menduga adanya pemerasan yang dilakukan oleh Firli Bahuri, pimpinan KPK, terhadap Menteri Pertanian. Laporan ini mengarah pada penyelidikan serius terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam konteks penanganan perkara di Kementerian Pertanian pada tahun 2021.
Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, telah memanggil Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, sebanyak tiga kali untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pemerasan tersebut. Ini adalah salah satu kasus yang sangat mempengaruhi integritas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
Namun, Firli Bahuri dengan tegas membantah tudingan tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada 5 Oktober 2023, ia menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima uang senilai Rp 1 miliar dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Firli Bahuri juga mengungkapkan bahwa dirinya sering bermain bulu tangkis di tempat terbuka, sehingga mustahil terjadi transaksi di lokasi tersebut.
Meskipun kasus pemerasan terhadap Menteri Pertanian merupakan sorotan terkini, ini bukan pertama kalinya nama Firli Bahuri terseret dalam kontroversi. Berdasarkan catatan Tempo, berikut adalah beberapa insiden kontroversial yang melibatkan Firli Bahuri selama menjabat di KPK:
1. Bertemu Saksi Perkara yang Ditangani KPK
Pada masa ketika ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli Bahuri pernah terlibat dalam kasus pelanggaran etik karena bertemu dengan Bahrullah Akbar, seorang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi saksi perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Saat itu, Bahrullah sedang diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dana perimbangan yang melibatkan tersangka Yaya Purnomo. Tindakan ini menuai kontroversi karena Firli Bahuri tidak meminta izin kepada pimpinan dan bertemu dengan individu yang tengah berurusan dengan KPK.
2. Bertemu Terduga Korupsi, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang
Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengungkapkan bahwa Firli Bahuri pernah beberapa kali bertemu dengan pihak yang terlibat dalam perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Hasil pemeriksaan pengawas internal KPK mencatat adanya dugaan pelanggaran berat terkait pertemuan Firli dengan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi (TGB), yang tengah tersandung kasus dugaan korupsi divestasi kasus Newmont. Pertemuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai etika pimpinan KPK yang seharusnya memelihara jarak dari pihak-pihak yang tengah diselidiki.
3. Menaiki Helikopter Perusahaan Swasta
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Firli Bahuri kepada Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan olehnya. Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan helikopter mewah oleh Firli Bahuri saat kunjungan ke Sumatera Selatan pada tanggal 20 Juni. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menduga bahwa helikopter yang digunakan oleh Ketua KPK tersebut milik perusahaan swasta. Ini menciptakan keraguan tentang pemenuhan etika pimpinan KPK terkait larangan hidup mewah.
4. Bertemu Lukas Enembe
Firli Bahuri juga mendampingi timnya saat memeriksa Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediamannya di Koya Tengah, Jayapura, pada tanggal 3 November 2023. Pertemuan ini menimbulkan kontroversi dan menarik perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menyatakan kebingungannya terkait tujuan kunjungan Ketua KPK ke Papua yang jauh dari Jakarta. Pasalnya, kegiatan tersebut bisa dihadiri oleh penyidik dan perwakilan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja, sehingga kehadiran Firli Bahuri di sana menjadi pertanyaan.
5. Pemecatan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan
Keputusan Firli Bahuri untuk mencopot jabatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan di KPK juga menimbulkan kontroversi. Pemecatan tersebut dilakukan pada 31 Maret 2023 setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit menolak usulan KPK untuk menarik dan mempromosikan Endar pada posisi baru di kepolisian. Alasan dari pemecatan ini masih belum jelas hingga saat ini, menciptakan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di KPK.
Tentu saja, deretan kontroversi ini telah mengundang pertanyaan serius tentang integritas dan etika dalam kepemimpinan KPK, sebuah lembaga yang bertugas menegahkan keadilan hukum dan pemberantasan korupsi. (Sumber : Tempo, Editor : Dwi Frasetio KBO Babel)
