http://JURNALSIBER.COM (PANGKALPINANG) — Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin yang akrab disapa Bang Udin, menegaskan bahwa seorang pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik, termasuk dari kalangan wartawan. Menurutnya, kritik—meskipun terkadang terasa tajam atau bahkan tendensius—merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial dalam mencegah penyimpangan kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikannya saat menerima silaturahmi pengurus organisasi profesi pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Bangka Belitung, yakni Rikky Fermana dan Muhamad Zen, di ruang kerjanya, Rabu (28/4/2026).
Bang Udin menilai, persepsi bahwa pemimpin hebat adalah bukan mereka yang mampu “menguasai” media atau mengendalikan pemberitaan merupakan pandangan yang keliru dan berbahaya. Justru, kata dia, kondisi tersebut berpotensi menjerumuskan pemimpin pada zona nyaman yang meninabobokan melalui laporan-laporan yang hanya menyenangkan telinga, atau yang kerap dikenal sebagai budaya *asal bapak senang* (ABS).
“Kalau semua pemberitaan baik-baik saja, tidak ada kritik, itu justru yang harus kita waspadai. Bisa jadi kita sedang dibuai,” ujarnya.
Ia menekankan, minimnya kritik dari media bukanlah tanda keberhasilan kepemimpinan, melainkan bisa menjadi indikator lemahnya fungsi kontrol publik. Dalam kondisi seperti itu, seorang pemimpin berisiko kehilangan kompas moral dan objektivitas dalam mengambil kebijakan.
Lebih jauh, Bang Udin juga mengaitkan fenomena tersebut dengan maraknya kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Ia menilai, tidak sedikit pejabat yang tersandung kasus hukum karena terbiasa berada dalam lingkungan yang tidak kritis, di mana media dan lingkungan sekitar cenderung permisif atau bahkan ikut menjaga citra semu.
“Banyak kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun aparat penegak hukum lainnya yang berawal dari lemahnya kontrol publik. Pemimpin merasa semua baik-baik saja, padahal justru sedang berada di jalur yang salah,” katanya.
Menurutnya, keberadaan pers yang kritis dan independen menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas pemerintahan. Wartawan, kata dia, bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan yang memastikan kebijakan berjalan sesuai koridor hukum dan kepentingan publik.
Bang Udin juga menyinggung karakter masyarakat Bangka Belitung, khususnya Pangkalpinang, yang dikenal blak-blakan dalam menyampaikan pendapat. Ia menilai, sikap tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai bentuk kebencian, melainkan sebagai ekspresi kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
“Masyarakat kita ini kalau bicara kadang keras, tapi itu tanda peduli. Justru yang terlalu manis, terlalu memuji, itu yang harus kita waspadai,” tegasnya.
Ia pun mengaku lebih menghargai kritik terbuka dibandingkan pujian yang tidak jujur. Baginya, kritik adalah cermin yang membantu pemimpin melihat kekurangan dan memperbaiki diri, sementara pujian yang berlebihan justru berpotensi menyesatkan.
Dalam kesempatan tersebut, Bang Udin mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjaga independensi dan keberanian dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Ia berharap, hubungan antara pemerintah dan media dapat terjalin secara sehat—bukan dalam relasi saling menguntungkan secara sempit, tetapi dalam semangat membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pers yang tajam itu bukan musuh pemerintah, tapi mitra untuk menjaga agar kita tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya. (KBO Babel)
